Pengadaan barang dan jasa pada program pemenuhan kebutuhan publik berskala nasional rentan terhadap tantangan akuntabilitas di tingkat tapak. Tanpa skema pengawasan berbasis data terbuka, alokasi dana berisiko tergerus oleh biaya inkonsistensi logistik serta markup harga penyedia komoditas lokal.
Poin Rekomendasi Transparansi Rantai Pasok:
- Penerapan dasbor publik terintegrasi untuk memantau harga komoditas secara real-time.
- Keterlibatan aktif komite sekolah dan masyarakat lokal sebagai auditor independen.
- Sistem pelaporan kendala logistik digital berbasis anonimitas bagi tenaga lapangan.
Riset koalisi menunjukkan bahwa penguatan partisipasi publik melalui portal transparansi dapat menekan potensi margin ketidaksesuaian hingga 15%. Oleh karena itu, standardisasi mekanisme kontrol dari tingkat pusat hingga daerah merupakan langkah mendesak yang tidak boleh diabaikan.
Koalisi mengimbau agar seluruh pemangku kepentingan segera menyusun pedoman audit terbuka guna memastikan tata kelola keuangan negara tetap bersih dan tepat sasaran.